Ketua DPW Generasi Negarawan Indonesia (GNI) Sumatera Utara, Mukhyar Dalimunte, ST, Kritik Keras Kegagalan Polres Batu Bara dalam Kasus Korupsi PPPK

, , , 0 Comments





Ketua DPW Generasi Negarawan Indonesia (GNI) Sumatera Utara, Mukhyar Dalimunte, ST, Kritik Keras Kegagalan Polres Batu Bara dalam Kasus Korupsi PPPK


Medan, (GNI) — Ketua DPW Generasi Negarawan Indonesia (GNI) Sumatera Utara, Mukhyar Dalimunte, ST, mengeluarkan pernyataan tegas mengenai kegagalan Polres Batu Bara dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terkait mantan Bupati Batu Bara, Zahir, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus korupsi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegagalan ini menimbulkan kritik tajam dari berbagai kalangan mengenai kinerja aparat penegak hukum di wilayah tersebut.

Zahir, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan anggaran negara dan menghambat kesempatan adil bagi calon pegawai, belum berhasil ditangkap meskipun telah ada instruksi resmi dari pihak berwenang. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi yang seharusnya menjadi contoh dalam hal integritas dan tata kelola pemerintahan.


Dalam pernyataannya, Mukhyar Dalimunte menegaskan bahwa kegagalan Polres Batu Bara dalam menangkap DPO Zahir merupakan indikasi adanya kelemahan serius dalam penegakan hukum di daerah ini. Mukhyar menyatakan, “Kegagalan ini sangat memprihatinkan dan mencerminkan adanya kekurangan dalam kapasitas dan efektivitas Polres Batu Bara. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi yang diduga melakukan korupsi besar. Penanganan kasus ini harus menjadi prioritas utama, namun kenyataannya menunjukkan sebaliknya.”
Mukhyar menambahkan bahwa kasus ini harus ditangani dengan serius dan profesionalisme yang tinggi. “Kami mendesak pihak kepolisian untuk segera meningkatkan upaya dan koordinasi dalam menangkap Zahir. Keterbukaan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas institusi kepolisian.”

Evaluasi dan Reformasi Kinerja Polres Batu Bara

Mukhyar juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polres Batu Bara dan lembaga penegak hukum lainnya. Menurutnya, evaluasi ini harus mencakup analisis mendalam mengenai hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum serta langkah-langkah untuk memperbaikinya.

“Penting untuk melakukan reformasi dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa kasus-kasus serupa tidak terabaikan. Institusi penegak hukum harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik yang berpengaruh,” jelas Mukhyar.

Kritik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Mukhyar juga menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini. Dia meminta agar pihak kepolisian memberikan penjelasan yang jelas mengenai upaya yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi. “Transparansi dalam proses penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami langkah-langkah yang diambil dan untuk memulihkan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.”


Harapan untuk Keadilan dan Integritas

DPW GNI Sumut berharap agar kasus ini segera diselesaikan dengan adil dan bahwa langkah-langkah preventif diambil untuk menghindari kasus serupa di masa depan. Mukhyar Dalimunte menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi dan tanpa pandang bulu, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik.

“Kami berharap agar pihak berwenang dapat segera menangkap Zahir dan memastikan bahwa semua pelaku korupsi diadili sesuai dengan hukum. Penegakan hukum yang adil dan efektif adalah kunci untuk mencegah praktik korupsi di masa depan dan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Mukhyar.

Tentang Generasi Negarawan Indonesia

Generasi Negarawan Indonesia (GNI) adalah organisasi yang berkomitmen untuk mempromosikan nilai-nilai kepemimpinan yang baik, integritas, dan pemberantasan korupsi di kalangan generasi muda dan masyarakat umum. GNI berfokus pada pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum yang adil, dan upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.(Red/Tim)


0 comments:

 



 

Follow @templatesyard